Atasi Konflik Dengan Gajah, Ketua Komisi IV DPR dan Dirjen KSDAE Kunker ke Tanggamus

KOTAAGUNG -- Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, bersama Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanggamus, Minggu (28/02/2021).

Kunker yang ditempatkan di Rumah Dinas Ketua DPRD Tanggamus ini, dilakukan berkaitan dengan penanganan konflik gajah yang terjadi di dua kabupaten yakni Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

Dirjen KSDAE, Wiratno, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa berkaitan dengan penanganan konflik gajah tersebut, nantinya akan dibentuk Elephant Respon Unit (ERU). Dengan perkiraan biaya untuk membangun sarana dan prasarana sekitar Rp 200 juta, dan biaya operasional mencapai Rp 40 juta perbulan.

"Nanti akan saya kasih waktu selama dua minggu untuk mencari camp tempat ERU tersebut, yang paling penting ialah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan gajah-gajah tadi. Selain daripada langkah selanjutnya, solusi kedua ialah pola tanamnya harus diatur dan itu harus diermbug dengan para petani yang ada di jalur jelajah tersebut," kata Wiratno.

Wiratno menambahkan, di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) terdapat kemitraan konservasi.

"Didalamnya sama halnya dengan HkM, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk menjaga dan melaporkan jika ada satwa yang terjerat, tidak memasang jerat dan lain sebagainya."Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita harus berdampingan dengan satwa, tanam yang memang tidak disukai gajah, sehingga konflik antara satwa dengan manusia tidak terjadi," jelasnya.

Sementara Ketua Komisi IV DPR-RI, Sudin, mengatakan bahwa perlu ada langkah kongkrit untuk menyelesaikan konflik antara gajah dengan manusia ini, tidak sampai disitu korban konflik yakni kepala keluarga juga menurutnya perlu diperhatikan.

"Maka daripada itu, saya selalu menyampaikan kepada Pak Dirjen, tidak hanya disini saja, bahkan dalam rapat kerja juga saya pertanyaan solusi apa yang dilakukan agar supaya gajah-gajah ini tidak masuk ke perkampungan. Tentunya kita tidak menginginkan konflik gajah dengan manusia ini terus berkepanjangan," ujarnya.

Selanjutnya, Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani menyampaikan apresiasinya atas sinergitas antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi, serta Pusat dalam upaya penanganan konflik satwa gajah dengan manusia tersebut. "Dimana Negara dalam hal ini hadir ditengah-tengah masyarakat terkait persoalan yang tengah dihadapi masyarakat," kata Bupati.

Bupati berharap, melalui upaya yang dilakukan, yakni upaya mitigasi pencegahan, agar konflik gajah dengan manusia tidak terjadi lagi. "Termasuk pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat, karena ini tidak hanya bisa dilakukan perorangan saja, melainkan satu dengan lainnya harus bersinergi sehingga seperti apa yang disampaikan tadi, antara satwa gajah dan manusia dapat hidup berdampingan," tandas Bupati.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Yanuar Irawan, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, Wakil Bupati, Dandim 0424 Tanggamus, Letkol Inf Arman Aris Sallo, Dandim 0422 Lampung Barat Letkol CZI Benni Setiawan dan Plt. Kepala TNBBS Ismanto. (Kominfo/Deni)